Menggugat Bangunan
Pendidikan Kapitalis
"Jangan Tuan terlalu percaya pada pendidikan sekolah. Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya.”
—Pramoedya Anantra Toer, Novel ”JEJAK LANGKAH”, hal. 291—
Setelah buku berjudul ”Pendidikan Berperspektif Globalisasi” (Arruzzmedia Yogyakarta—Januari 2008), buku ini merupakan tindak lanjut dari risalah yang saya tulis tentang pendidikan. Ada asumsi ideologis yang berkembang dalam dunia pendidikan kita, ide-ide dan paham lama yang mengendalikan dibuatnya kebijakan dan proses pendidikan. Intervensi ideologi kapitalis dalam dunia pendidikan, misalnya, dapat kita lihat lewat kurikulum.
Kurikulum, misalnya, adalah salah satu media yang sangat penting untuk mereproduksi cara pandang yang sesuai dengan kapitalisme. Semua sekolah kapitalis memiliki “kurikulum tersembunyi” (hidden curriculum) untuk tujuan memaksakan ideologi kapitalis masuk kelas—sebagaimana dikatakan Henry Giroux:
“Kurikulum tersembunyi di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan sikap di bawah sadar yang seringkali ditransmisikan secara halus lewat relasi-relasi social di sekolah dan kelas. Dengan menekankan pada aturan konformitas, pasifitas,dan ketertundukan, hidden curriculum mnjadi salah satu media sosialisasi yang kuat yang dapat berguna untuk memproduksi model-model pribadi yang siap menerima hubungan social dan sruktur kekuasaan yang sedang bekerja”.[1]
Sungguh tak dapat kita sangkal betapa pentingnya kurukulum. Kurikulum adalah yang menentukan pelajaran apa yang harus diberikan pada murid dan apa yang harus diajarkan guru. Hal itu juga akan menentukan apa yang dimasukkan pada pikiran anak didik dan guru, akhirnya juga pengetahuan apa dan macam apa (dimana keberpihakannya) yang harus diajarkan di sekolah. Menurut Paulo Freire dalam bukunya “Education for Critical Consciousness”,[2] kurikulum dalam pengertian modern dipahami sebagai himpunan pengalaman peserta didik yang menjadi objek pembahasan dan praktek belajar mengajar. Subjek materi dan proses belajar mengajar dalam kurikulum seharusnya bersumber dari dari realitas konkrit keseharian peserta didik sendiri.
Kurikulum yang baik adalah yang berpusat pada “problematisasi” situasi konkrit. Peserta didik bersama para pendidiknya memaknai berbagai macam persoalan seputar pengalaman hidupnya dan berusaha memecahkan persoalan yang dihadapinya. Sebagai mediator pendidik seharusnya berfungsi meyakinkan akan realitas yang diketahui oleh peserta didiknya, lantas secara bersama menganalisisnya sehingga peserta didik mampu membangun pengetahuannya seiri secara kritis dan berakar dari pengalaman konkrit.
Sayangnya hal itu tak
terjadi, dan kurikulum semacam iti benar-benar dijauhi oleh penidikan kapitalis. Pada hal kita tahu dari Freire kita mengetahui bahwa yang terjadi dalam masyarakat kapitalis sekarang adalah bahwa kurikulum yang ada “terputus dari kehidupan, berpusat pada kata-kata yang mewakili realitas yang ingin disampaikan, miskin aktivitas konkrit, tidak pernah mengembangkan kesadaran kritis”.[3]
Bahkan kalau mau kita analisa secara jauh memakai pendekatan kelas Marxian, kurikulum kapitalis secara jelas berspektif kelas. Lebih dari tidak berdasarkan pengalaman konkrit peserta didik, kurikulum dalam sekolah kapitalis telah membaca cara pandang dan cara berpikir berdasarkan kelas penguasa. Para peserta didik, yang berlatarbelakang macam, dipaksa untuk berpikiran satu dimensi atau bahkan dipaksa menjadi kelas kapitalis.
Tak terbantahkan lagi bahwa remaja-remaja kita yang belajar ilmu ekonomi, dipaksa seolah ia seorang kapitalis (pemilik modal). Saya selalu bercerita tentang pengalaman saya waktu menempuh pelajaran “Ekonomi Kperasi” yang saya dapatkan sejak sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Waktu itu, sebagaimana metode pelajaran mengkondisikan kita untuk menghafal dan bukan untuk mengerti da memahami, maka sebelum ujian harian (“ulangan”—begitu kami dulu menyebutnya) saya harus menghafal doktrin-doktrin ekonomi kapitalis. Saya mendapatkan nilai muthlak (100) dalam suatu “ulangan” yang yang salah satu soalnya adalah “Bagaimanakah prinsip ekonomi?”. Saya harus menjawab, yang sebelumnya harus saya hafalkan berulang-ulangkali mirip merapal mantra: “Dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya”.
Saya tak tahu apakah soal ujian seperti itu masih diajarkan di sekolah-sekolah kita. Tapi kalau menengok semakin nyatanya doktrin kapitalisme dalam praktek-praktek yang dijalankan oleh pemimpin kita, saya merasa apa yang saya hafal sekitar 15 tahun yang lalu lebih menyebar di otak anak-anak kita.
Pandangan seperti itu tentunya adalah doktrin yang kuat. Bayangkan, seperti saya, tiap anak-harus hafal rumus ekonomi capitalis. Suatu prinsip yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain, ketika anak-anak besar dan dewasa, bahkan ketika banyak anak-anak itu yang kini memegang kebijakan penting Negara/pemerintahan. Buktinya memang para pengambil kebijakan itu benar-benar mempraktekkan prinsip ekonomi yang diajarkan ketika mereka mulai sekolah—belum lagi kotbah-kotbah di luar sekolah. Para pngambil kebijakan etu benar-benar mengutamakan prinsip untuk “mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya”.
Apalagi kalau modal yang mereka keluarkan untuk menjadi pejabat sangat besar, tentu akan semakin besar pula keuntungan yang ingin didapatkan. Sekarang, untuk menjadi pejabat tingkat rendah (PNS), lulusan perguruan tinggi harus mengeluarkan uang rata-rata 150 juta. Itu dianggap mereka sebagai modal. Yang tentunya diharapkan akan kembali saat menjabat. Dengan berbagai tindakan koruptif dan kolutif, mereka akan mengembalikan modalnya—tu target minimal. Tetapi tentu saja, rata-rata orang akan beharap akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu sudah cukup menjelaskan kenapa pendidikan kapitalistik akan menghasilkan produk-produk sekolah yang korup. Bukankah watak korup memang tak mungkin terjadi dengan sendirinya?
Korupsi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan warisan sejarah masyarakat Indonesia. Kolonialisme yang berkelindan dengan penguasa feudal pribumi mewariskan banyak kerusakan, salah satunya mentalitas korup di birokrasi. Feudalisme dan sistem upeti diperkuat oleh masuknya admisnistrasi Belanda yang menyeruak dalam seluruh kehidupan sosial dan politik. Korupsi bisa dianggap nama lain dari upeti, di jaman Orde Baru hingga sekarang namanya diperhalus menjadi hibah. Tentang budaya yang merusak ini tak pernah ada penilaian dan jalan keluar yang serius dari para elit hingga sekarang ini.
Korupsi adalah kelanjutan sejarah kaum priyayi yang harus terus menyogok atasannya dan menginjak lapisan bawahnya, menjilat, demi mengamankan posisi dan kemakmurannya, seperti Sastrokassier menyogok Asisten Residen dengan menjual Sanikem (yang kemudian dikenal dengan Nyai Ontosoroh), anaknya sendiri—dalam Novel “Bumi Manusia” karya Pramodya Ananta Toer. Lebih dari soal mentalitas, korupsi berkaitan dengan rendahnya produktivitas bangsa. Korupsi adalah tentang pemimpin, birokrasi, dan rakyat yang (tidak difasilitasi) kapasitasnya untuk semakin produktif, yang nihil semangat untuk menghargai kerja, yang minim etos kerja.
Itu soal bagaimana mntal pejabat yang dibentu oleh pendidkan. Belum lagi soal cara pandang kelas (kapitalis) yang secara riil dipaksakan dalam detail-detail praktek pendidikan kita. Tesis cara pandang kelas itu akan lebih nyata lagi saat menjadi mahasiswa ilmu ekonomi (administrasi, manajemen, dan akuntansi, dll). Materi-materi yang diajarkan dari buku-buku dan dari kotbah dosen adalah cara berpikir kapitalis. Teorinya adalah teori memacu produktifitas (membuat produk) agar laku dijual dan banyak mendatangkan keuntungan. Manajemen pemasarannya adalah manajemen supaya produk laku dan mncari pasar secara kreatif. Bukankah itu semua adalah tindakan-tindakan yang bertujuan membantu kapitalis untung?
Bahkan saat menuliskan skripsi sebagai tugas akhirpun, juga kembali pada bagaimana supaya mendapatkan keuntungan, misalnya bagaiman agar etos kerja bawahan (buruh atau manajer di bawah kapitalis/pemilik modal) punya etos kerja yang produktif, karena keuntungan akan semakin besar jika banyak produk yang dihasilkan buruh si kapitalis. Dengan meminjam ilmu-ilmu psikologi, mahasiswa manajemen juga dipaksa menuliskan skripsi bagaimana mempengaruhi remaja agar membeli dan membeli.
Yang aneh di sini adalah, mahasiswa itu belum tentu anak kapitalis. Kebanyakan dari mereka adalah anak pegawai atau pejabat rendahan. Bahkan tidak jarang yang anak petani. Lalu mengapa mereka dipaksa berlaku seakan mereka adalah kapitalis yang tujuan hidupnya, atau yang kuliah-kuliahnya memaksa mereka jadi kapitalis? Tentulah tak terbantahkan bahwa kapitalisme kejam. Yang tidak seharusnya terjadi tetap dipaksakan!
Maka itulah yang dimaksud Karl Marx dengan dominasi ideologi kelas. Kelas penguasa akan berusaha memaksakan cara pandangnya pada semua anggota masyarakat, terutama agar cara pandangnya diterima kelas yang berbeda. Tentu tujuannya sudah jelas: agar sistem yang dijalankannya bertahan kokoh. Agar ia tetap menjadi penguasa yang hidupnya enak sendiri, dengan mengorbakan mayoritas massa rakyat yang sengsara dan menderita.
Ilmu ekonomi kapitalis dan seluruh kurikulum pendidikan telah menjadi bagian dari operasi kapitalisme itu. Operasi ekonomis konkritnya adalah doktrin bahwa membuat produk (produksi) dilakukan untuk mencari keuntungan; bukan produksi untuk dipakai secara bersama (seperti dalam sistem sosialisme). Ajaran mencari keuntungan diajarkan pada tiap-tiap individu, agar menjadi tujuan hidup individu, untuk merongrong kepercayaan bahwa antara manusia satu dan manusia lainnya mampu bekerjasama.***
Pendidikan Kapitalis
"Jangan Tuan terlalu percaya pada pendidikan sekolah. Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya.”
—Pramoedya Anantra Toer, Novel ”JEJAK LANGKAH”, hal. 291—
Setelah buku berjudul ”Pendidikan Berperspektif Globalisasi” (Arruzzmedia Yogyakarta—Januari 2008), buku ini merupakan tindak lanjut dari risalah yang saya tulis tentang pendidikan. Ada asumsi ideologis yang berkembang dalam dunia pendidikan kita, ide-ide dan paham lama yang mengendalikan dibuatnya kebijakan dan proses pendidikan. Intervensi ideologi kapitalis dalam dunia pendidikan, misalnya, dapat kita lihat lewat kurikulum.
Kurikulum, misalnya, adalah salah satu media yang sangat penting untuk mereproduksi cara pandang yang sesuai dengan kapitalisme. Semua sekolah kapitalis memiliki “kurikulum tersembunyi” (hidden curriculum) untuk tujuan memaksakan ideologi kapitalis masuk kelas—sebagaimana dikatakan Henry Giroux:
“Kurikulum tersembunyi di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan sikap di bawah sadar yang seringkali ditransmisikan secara halus lewat relasi-relasi social di sekolah dan kelas. Dengan menekankan pada aturan konformitas, pasifitas,dan ketertundukan, hidden curriculum mnjadi salah satu media sosialisasi yang kuat yang dapat berguna untuk memproduksi model-model pribadi yang siap menerima hubungan social dan sruktur kekuasaan yang sedang bekerja”.[1]
Sungguh tak dapat kita sangkal betapa pentingnya kurukulum. Kurikulum adalah yang menentukan pelajaran apa yang harus diberikan pada murid dan apa yang harus diajarkan guru. Hal itu juga akan menentukan apa yang dimasukkan pada pikiran anak didik dan guru, akhirnya juga pengetahuan apa dan macam apa (dimana keberpihakannya) yang harus diajarkan di sekolah. Menurut Paulo Freire dalam bukunya “Education for Critical Consciousness”,[2] kurikulum dalam pengertian modern dipahami sebagai himpunan pengalaman peserta didik yang menjadi objek pembahasan dan praktek belajar mengajar. Subjek materi dan proses belajar mengajar dalam kurikulum seharusnya bersumber dari dari realitas konkrit keseharian peserta didik sendiri.
Kurikulum yang baik adalah yang berpusat pada “problematisasi” situasi konkrit. Peserta didik bersama para pendidiknya memaknai berbagai macam persoalan seputar pengalaman hidupnya dan berusaha memecahkan persoalan yang dihadapinya. Sebagai mediator pendidik seharusnya berfungsi meyakinkan akan realitas yang diketahui oleh peserta didiknya, lantas secara bersama menganalisisnya sehingga peserta didik mampu membangun pengetahuannya seiri secara kritis dan berakar dari pengalaman konkrit.
Sayangnya hal itu tak
terjadi, dan kurikulum semacam iti benar-benar dijauhi oleh penidikan kapitalis. Pada hal kita tahu dari Freire kita mengetahui bahwa yang terjadi dalam masyarakat kapitalis sekarang adalah bahwa kurikulum yang ada “terputus dari kehidupan, berpusat pada kata-kata yang mewakili realitas yang ingin disampaikan, miskin aktivitas konkrit, tidak pernah mengembangkan kesadaran kritis”.[3]Bahkan kalau mau kita analisa secara jauh memakai pendekatan kelas Marxian, kurikulum kapitalis secara jelas berspektif kelas. Lebih dari tidak berdasarkan pengalaman konkrit peserta didik, kurikulum dalam sekolah kapitalis telah membaca cara pandang dan cara berpikir berdasarkan kelas penguasa. Para peserta didik, yang berlatarbelakang macam, dipaksa untuk berpikiran satu dimensi atau bahkan dipaksa menjadi kelas kapitalis.
Tak terbantahkan lagi bahwa remaja-remaja kita yang belajar ilmu ekonomi, dipaksa seolah ia seorang kapitalis (pemilik modal). Saya selalu bercerita tentang pengalaman saya waktu menempuh pelajaran “Ekonomi Kperasi” yang saya dapatkan sejak sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Waktu itu, sebagaimana metode pelajaran mengkondisikan kita untuk menghafal dan bukan untuk mengerti da memahami, maka sebelum ujian harian (“ulangan”—begitu kami dulu menyebutnya) saya harus menghafal doktrin-doktrin ekonomi kapitalis. Saya mendapatkan nilai muthlak (100) dalam suatu “ulangan” yang yang salah satu soalnya adalah “Bagaimanakah prinsip ekonomi?”. Saya harus menjawab, yang sebelumnya harus saya hafalkan berulang-ulangkali mirip merapal mantra: “Dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya”.
Saya tak tahu apakah soal ujian seperti itu masih diajarkan di sekolah-sekolah kita. Tapi kalau menengok semakin nyatanya doktrin kapitalisme dalam praktek-praktek yang dijalankan oleh pemimpin kita, saya merasa apa yang saya hafal sekitar 15 tahun yang lalu lebih menyebar di otak anak-anak kita.
Pandangan seperti itu tentunya adalah doktrin yang kuat. Bayangkan, seperti saya, tiap anak-harus hafal rumus ekonomi capitalis. Suatu prinsip yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain, ketika anak-anak besar dan dewasa, bahkan ketika banyak anak-anak itu yang kini memegang kebijakan penting Negara/pemerintahan. Buktinya memang para pengambil kebijakan itu benar-benar mempraktekkan prinsip ekonomi yang diajarkan ketika mereka mulai sekolah—belum lagi kotbah-kotbah di luar sekolah. Para pngambil kebijakan etu benar-benar mengutamakan prinsip untuk “mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya”.
Apalagi kalau modal yang mereka keluarkan untuk menjadi pejabat sangat besar, tentu akan semakin besar pula keuntungan yang ingin didapatkan. Sekarang, untuk menjadi pejabat tingkat rendah (PNS), lulusan perguruan tinggi harus mengeluarkan uang rata-rata 150 juta. Itu dianggap mereka sebagai modal. Yang tentunya diharapkan akan kembali saat menjabat. Dengan berbagai tindakan koruptif dan kolutif, mereka akan mengembalikan modalnya—tu target minimal. Tetapi tentu saja, rata-rata orang akan beharap akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu sudah cukup menjelaskan kenapa pendidikan kapitalistik akan menghasilkan produk-produk sekolah yang korup. Bukankah watak korup memang tak mungkin terjadi dengan sendirinya?
Korupsi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan warisan sejarah masyarakat Indonesia. Kolonialisme yang berkelindan dengan penguasa feudal pribumi mewariskan banyak kerusakan, salah satunya mentalitas korup di birokrasi. Feudalisme dan sistem upeti diperkuat oleh masuknya admisnistrasi Belanda yang menyeruak dalam seluruh kehidupan sosial dan politik. Korupsi bisa dianggap nama lain dari upeti, di jaman Orde Baru hingga sekarang namanya diperhalus menjadi hibah. Tentang budaya yang merusak ini tak pernah ada penilaian dan jalan keluar yang serius dari para elit hingga sekarang ini.
Korupsi adalah kelanjutan sejarah kaum priyayi yang harus terus menyogok atasannya dan menginjak lapisan bawahnya, menjilat, demi mengamankan posisi dan kemakmurannya, seperti Sastrokassier menyogok Asisten Residen dengan menjual Sanikem (yang kemudian dikenal dengan Nyai Ontosoroh), anaknya sendiri—dalam Novel “Bumi Manusia” karya Pramodya Ananta Toer. Lebih dari soal mentalitas, korupsi berkaitan dengan rendahnya produktivitas bangsa. Korupsi adalah tentang pemimpin, birokrasi, dan rakyat yang (tidak difasilitasi) kapasitasnya untuk semakin produktif, yang nihil semangat untuk menghargai kerja, yang minim etos kerja.
Itu soal bagaimana mntal pejabat yang dibentu oleh pendidkan. Belum lagi soal cara pandang kelas (kapitalis) yang secara riil dipaksakan dalam detail-detail praktek pendidikan kita. Tesis cara pandang kelas itu akan lebih nyata lagi saat menjadi mahasiswa ilmu ekonomi (administrasi, manajemen, dan akuntansi, dll). Materi-materi yang diajarkan dari buku-buku dan dari kotbah dosen adalah cara berpikir kapitalis. Teorinya adalah teori memacu produktifitas (membuat produk) agar laku dijual dan banyak mendatangkan keuntungan. Manajemen pemasarannya adalah manajemen supaya produk laku dan mncari pasar secara kreatif. Bukankah itu semua adalah tindakan-tindakan yang bertujuan membantu kapitalis untung?
Bahkan saat menuliskan skripsi sebagai tugas akhirpun, juga kembali pada bagaimana supaya mendapatkan keuntungan, misalnya bagaiman agar etos kerja bawahan (buruh atau manajer di bawah kapitalis/pemilik modal) punya etos kerja yang produktif, karena keuntungan akan semakin besar jika banyak produk yang dihasilkan buruh si kapitalis. Dengan meminjam ilmu-ilmu psikologi, mahasiswa manajemen juga dipaksa menuliskan skripsi bagaimana mempengaruhi remaja agar membeli dan membeli.
Yang aneh di sini adalah, mahasiswa itu belum tentu anak kapitalis. Kebanyakan dari mereka adalah anak pegawai atau pejabat rendahan. Bahkan tidak jarang yang anak petani. Lalu mengapa mereka dipaksa berlaku seakan mereka adalah kapitalis yang tujuan hidupnya, atau yang kuliah-kuliahnya memaksa mereka jadi kapitalis? Tentulah tak terbantahkan bahwa kapitalisme kejam. Yang tidak seharusnya terjadi tetap dipaksakan!
Maka itulah yang dimaksud Karl Marx dengan dominasi ideologi kelas. Kelas penguasa akan berusaha memaksakan cara pandangnya pada semua anggota masyarakat, terutama agar cara pandangnya diterima kelas yang berbeda. Tentu tujuannya sudah jelas: agar sistem yang dijalankannya bertahan kokoh. Agar ia tetap menjadi penguasa yang hidupnya enak sendiri, dengan mengorbakan mayoritas massa rakyat yang sengsara dan menderita.
Ilmu ekonomi kapitalis dan seluruh kurikulum pendidikan telah menjadi bagian dari operasi kapitalisme itu. Operasi ekonomis konkritnya adalah doktrin bahwa membuat produk (produksi) dilakukan untuk mencari keuntungan; bukan produksi untuk dipakai secara bersama (seperti dalam sistem sosialisme). Ajaran mencari keuntungan diajarkan pada tiap-tiap individu, agar menjadi tujuan hidup individu, untuk merongrong kepercayaan bahwa antara manusia satu dan manusia lainnya mampu bekerjasama.***
Catatan Kaki:
[1] Henry Giroux. Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling. Boulder, Colo: Westview Press, 1997, hal. 198
[2] Paulo Freire. Education for Critical Consciousness. London: Sheed and Ward, 1979, hal. 28
[3] Ibid., hal. 37
[1] Henry Giroux. Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling. Boulder, Colo: Westview Press, 1997, hal. 198
[2] Paulo Freire. Education for Critical Consciousness. London: Sheed and Ward, 1979, hal. 28
[3] Ibid., hal. 37
===========================
Tidak ada komentar:
Posting Komentar